Bupati Meminta Untuk Shalat ied Pejabat Memakai Seragam Dinas
Kebumen (www.wara-wirikebumen.com)- Bupati Kebumen Arif Sugiyanto meminta kepada seluruh jajaran pimpinan OPD serta camat dan juga lurah ataupun kepala desa (kades) untuk menggunakan pakaian dinas resmi pada saat menjalankan ibadah shalat Id baik di lapangan ataupun di masjid. Hal tersebut disampaikan Bupati Arif usai melaksanakan shalat tarawih dan juga silaturahmi bersama dengan masyarakat di Masjid Nurul Huda, Desa Bonosari, Kecamatan Sempor, Kebumen, pada Kamis 6 Mei 2021, turut dihadiri oleh Sekda dan sejumlah pimpinan OPD.
"Dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri nanti mungkin akan sedikit berbeda, sebab bukan cuma polisi dan TNI yang mengenakan seragam dinas, tapi Sekda, bersama seluruh jajaran pimpinan OPD, camat hingga lurah saya meminta shalat Id nya memakai seragam dinas,” ucap Bupati. Mengapa demikian, bupati Arif menyampaikan tujuannya supaya aparatur pemerintahan bisa melaksanakan pengecekan langsung PPKM Mikro pada pelaksanaan shalat Idul Fitri. Apakah berjalan dengan baik, atau banyak terjadi pelanggaran prokes.
"Aparatur pemerintahan, Sekda, pimpinan OPD dan juga camat wajib bisa pastikan bahwa pelaksanaan, pencegahan penanggulangan corona berjalan dengan baik. Sebab dengan pakaian dinas ini, mereka bisa berikan pengarahan kepada masyarakat dengan baik,” tuturnya. Dan selain itu, ada bebarapa hal yang disampaikan bupati Arif dalam persiapan Idul Fitri dan juga kedatangan para pemudik. Ia minta kepada seluruh aparat desa untuk kembali mengaktifkan atau mendirikan posko corona dari tingkat RT/RW. Ini penting untuk melaksanakan pendataan dan Juga pengawasan.
"Kemudian saya juga meminta kepada para kepala desa untuk kembali mengaktifkan posko corona dari tingkat yang terkecil RT/RW. Untuk yang belum segera dibuat poskonya. Sebab menjelang lebaran sedikit banyaknya pasti ada warga kita yang mudik sehingga butuh didata dan juga dilakukan pengawasan,” terangnya. Bupati arif juga mengingatkan, kasus covid-19 di Kebumen masih cukup tinggi, sehingga perlu dilaksanakan penanganan yang serius dengan menerapkan aturan yang dianggap bisa memperbesar penyebaran kasus covid 19. Di antara dilarang mudik, takbir keliling, tutupnya objek wisata selama tiga hari lebaran dan tidak dibolehkannya menggelar hajatan nikahan selama tujuh hari lebaran. Demikian terimakasih.
